BOJONEGORO- Dalam upaya memperkuat pemahaman
mahasiswa terhadap dinamika pemerintahan dan sistem hukum nasional, Universitas
Bojonegoro (Unigoro) menjalin sinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Jawa Timur dengan menyelenggarakan sebuah sarasehan kebangsaan
bertema “Sistem Hukum dan Pemerintahan”. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu
(10/5/25) di Hall Suyitno, dan dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari berbagai
fakultas.
Rektor
Unigoro, Dr. Tri Astuti Handayani, SH., MM., M.Hum., dalam sambutannya
menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Jawa Timur, Dr. Freddy Poernomo,
SH., MH., atas kepeduliannya dalam melibatkan generasi muda, khususnya
mahasiswa, dalam diskursus kebijakan publik dan pembangunan daerah. beliau menekankan
pentingnya peran serta mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. Menurutnya, meskipun
Kabupaten Bojonegoro saat ini mengusung visi “Makmur dan Membanggakan”,
indikator kemakmuran tidak semata-mata diukur melalui pendapatan daerah atau
kekayaan sumber daya alam. “Kemajuan daerah juga harus dilihat dari kualitas
kehidupan sosial, kepastian hukum, keberagaman budaya, dan nilai-nilai
keadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang solid antara berbagai
elemen untuk menciptakan pembangunan yang inklusif,” tuturnya.
Acara ini
menghadirkan dua narasumber utama yang memiliki latar belakang di bidang
hukum dan pemerintahan, yaitu Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,
Teguh Wibowo, SH., MH., dan dosen Fakultas Hukum Unigoro, Bukhari Yasin, SH.,
MH. Dalam pemaparannya, keduanya menekankan bahwa sistem hukum dan tata
pemerintahan merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling
mendukung dalam menciptakan ketertiban sosial, keadilan, serta stabilitas
ekonomi masyarakat. Bukhari menyampaikan bahwa kesadaran hukum masyarakat perlu
terus ditingkatkan agar tercipta partisipasi yang sehat dalam proses
pembangunan. “Kesinambungan antara pemerintah dan rakyat menjadi kunci
keberhasilan dalam membangun daerah yang sejahtera dan berkeadilan,” paparnya.
Sejalan
dengan itu, Teguh Wibowo menguraikan bahwa memperkuat sinergi antara masyarakat
dan pemerintah merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim demokrasi
yang sehat. Menurutnya, penguatan sistem hukum harus dimulai dari tingkat
paling bawah, seperti desa, dengan memperkenalkan pendidikan hukum secara
terstruktur. Ia juga menyarankan pemanfaatan teknologi digital dalam
meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan transparansi penegakan hukum. “Kita
perlu menciptakan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,
termasuk perlindungan lingkungan hidup dari eksploitasi berlebihan melalui
regulasi yang adaptif dan tegas,” jelasnya.
Sarasehan
yang dipandu oleh moderator Irma Mangar, SH., MH., berlangsung dalam suasana
yang hangat dan penuh antusiasme. Mahasiswa Unigoro dari berbagai jurusan
secara aktif mengajukan pertanyaan, menunjukkan ketertarikan dan kepedulian
mereka terhadap topik hukum dan pemerintahan. Forum ini tidak hanya menjadi
ajang diskusi ilmiah, tetapi juga membuka ruang refleksi kritis terhadap peran
generasi muda dalam memperkuat pilar-pilar demokrasi dan supremasi hukum di
Indonesia.
(Din/Ily)